Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi BABEL 2022

Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi BABEL 2021, Betantt.com – Untuk mengetahui berapa UMR tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, acuannya adalah kebijakan yang berlaku pada UMK dan UMP di suatu daerah.

Dirangkum dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (22/6/2021), untuk masing-masing daerahnya sehingga kebijakan gaji UMR di Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada UMP.

UMP sendiri dipakai sebagai patokan untuk menentukan upah minum kabupaten/kota atau UMK. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Jika bupati atau wali kota belum mengusulkan UMK kepada gubernur untuk disahkan hingga tenggat hari terakhir, maka upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut harus mengacu pada UMP yang ditetapkan gubernur.

Daftar UMR tertinggi di Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di luar Jawa, jika mengacu pada penetapan UMP 2021.

Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021
Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 Kepulauan Bangka Belitung

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Babel di 2021 ditetapkan sebesar Rp 3,230,023. Angka ini sama dengan UMP Tahun 2020.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 Kepulauan Bangka Belitung

Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 di Bangka Belitung :

PROVINSI
KETERANGAN
2020
2021
Persentase Kenaikan (%)
SK Gubernur
BANGKA BELITUNG
 
Rp 3,230,023
 
Rp 3,230,023
Tetap
Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.44/825/Disnaker/2020
Kabupaten/Kota Ibu Kota Kabupaten UMK Tahun 2021
Kabupaten Bangka Sungai Liat Mengikuti UMP 2021
Kabupaten Bangka Barat Muntok Mengikuti UMP 2021
Kabupaten Bangka Selatan Toboali Mengikuti UMP 2021
Kabupaten Bangka Tengah Koba Mengikuti UMP 2021
Kabupaten Belitung Tanjung Pandan Mengikuti UMP 2021
Kabupaten Belitung Timur Manggar Mengikuti UMP 2021
Kota Pangkal Pinang Mengikuti UMP 2021

Perbedaan UMP dan UMK

Nah, jika sudah memahami apa itu UMR, selanjutnya penting untuk tahu informasi seputar perbedaan UMP dan UMK. Asal usul UMP dan UMK sebenarnya tidak lepas dari penerapan gaji UMR di masa lalu.

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II. UMP merupakan perubahan nama dari UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur.

Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota yang penetapannya dilakukan oleh gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota.

Jika pada suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, maka gubernur menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut.

Itulah penjelasan mengenai perbedaan UMP dan UMK, termasuk cara penerapan 2 mekanisme pengupahan tersebut di Indonesia.

Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan. Pertama, Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I. Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS) Kabupaten/Kota yang sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I.

Semoga artikel mengenai Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan BABEL 2021, bisa bermanfaat untuk Anda. Salam.

Baca Juga:

Leave a Comment