Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Sulbar 2021

Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Sulbar 2022

by

Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) 2021, Betantt.com – Untuk mengetahui berapa UMR tertinggi di Provinsi Sulbar, acuannya adalah kebijakan yang berlaku pada UMK dan UMP di suatu daerah.

Dirangkum dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (22/6/2021), untuk masing-masing daerahnya sehingga kebijakan gaji UMR di Kabupaten Kota se Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada UMP.

UMP sendiri dipakai sebagai patokan untuk menentukan upah minum kabupaten/kota atau UMK. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Jika bupati atau wali kota belum mengusulkan UMK kepada gubernur untuk disahkan hingga tenggat hari terakhir, maka upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut harus mengacu pada UMP yang ditetapkan gubernur.

Daftar UMR tertinggi di Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di luar Jawa, jika mengacu pada penetapan UMP 2021.

Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Sulbar 2021
Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Sulbar 2021

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 Sulawesi Barat

Dewan Pengupahan Sulawesi Barat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp 2,571,328. Nilai ini sama dengan UMP pada Tahun 2020. Hal ini mengacu pada kebijakan Surat Edaran Menteri No. M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 Sulawesi Barat

Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 Sulawesi Barat :

PROVINSI
 KETERANGAN
2020
2021
Persentase Kenaikan (%)
SK Gubernur
SULAWESI BARAT
Rp 2,571,328
Rp 2,571,328
Tetap
Update menyusul
Kabupaten/Kota Ibu Kota Kabupaten UMP/UMK
Kabupaten Majene Banggae Mengikuti UMP 2021
Kabupaten Mamasa Mamasa Mengikuti UMP 2021
Kabupaten Mamuju Mamuju Mengikuti UMP 2021
Kabupaten Mamuju Tengah Tobadak Mengikuti UMP 2021
Kabupaten Pasangkayu Pasangkayu Mengikuti UMP 2021
Kabupaten Poliwali Mandar Polewali Mengikuti UMP 2021

Perbedaan UMP dan UMK

Nah, jika sudah memahami apa itu UMR, selanjutnya penting untuk tahu informasi seputar perbedaan UMP dan UMK. Asal usul UMP dan UMK sebenarnya tidak lepas dari penerapan gaji UMR di masa lalu.

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II. UMP merupakan perubahan nama dari UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur.

Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota yang penetapannya dilakukan oleh gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota.

Jika pada suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, maka gubernur menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut.

Itulah penjelasan mengenai perbedaan UMP dan UMK, termasuk cara penerapan 2 mekanisme pengupahan tersebut di Indonesia.

Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan. Pertama, Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I. Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS) Kabupaten/Kota yang sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I.

Semoga artikel mengenai Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat 2021, bisa bermanfaat untuk Anda. Salam.

Baca Juga:

Leave a Comment


© 2024 BETANTT
Privacy Policy Terms Contact